SRB Pesimis Kasus Pencemaran Lingkungan Teratasi

September 19, 2008 in Lingkungan
Tags: Lingkungan

SRB Pesimis Kasus Pencemaran Lingkungan Teratasi

Oleh : Chairu Dalpen

KabarGaWAT : Warga yang tergabung dalam Suara Rakyat Bersatu (SRB) kecewa dengan sikap Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dan Anggota DPRK setempat, pasalnya hingga kini kasus dugaan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah Pabrik Kelapa Sawit PKS Tanjung Seumentoh di Kecamatan Karang Baru belum juga teratasi.

Hasyim, Ketua Forum Suara Rakyat Bersatu (SRB) menyebutkan warga di sekitar pabrik mulai pesimis dengan kinerja anggota dewan yang seharusnya menjadi jembatan bagi penyelesaian berbagai masalah yang timbul ditengah-tengah masyarakat. “Jadi bagaimana, saya rasa kasusnya memang sengaja dipendam di Pemkab dan DPR,” ujar Hasyim saat ditemui dikediamannya yang berjarak beberapa meter dari lokasi pabrik PKS Tj. Seumentoh.

“Nah kalau teman-teman dari media sanggup gebrak mereka (DPRk dan Pemda-red), maka saya yakin permasalah kami ini yang sudah memakan waktu hampir 2 tahun dapat teratasi.” lanjutnya.

Menurut dia, warga sepertinya dipermainkan dimana pihaknya pernah melayangkan surat kepada DPRK setempat, sebagaimana usulan yang pernah diajukan oleh salah seorang anggota dewan dengan maksud agar DPRK Kabupaten Aceh Tamiang dapat menindak lanjuti keluhan warga tersebut, namun hingga kini jangankan untuk mendapatkan hasil atau ditindak lanjut dari dewan, jawaban dari surat pengaduan tersebutpun hingga kini belum ada jawaban.

“Tadinya kami mau melakukan aksi akan tetapi dalam rapat yang pernah kami gelar beberapa waktu lalu dan juga dihadiri oleh beberapa orang anggota dewan, timbul saran dari salah satu angota dewan yang meminta kami untuk melayangkan surat kedewan yang nantinya akan dijadikan dasar dalam upaya menyelesaikan permasalahan ini, tapi nyatanya tetap saja nihil.” keluh Hasyim.

Awalnya warga dari lima desa yang tergabung dalam Suara Rakyat Bersatu (SRB) melakukan aksi dermo di depan Pabrik PKS Tj. Seumentoh pada bulan Juni 2007 lalu, mereka menuntut agar pihak pabrik mengganti rugi atas kerugian yang diderita warga akibat limbah pabrik yang mendatangkan kerusakan harta benda dan gangguan kesehatan terhadap warga sekitar, namun sayangnya keluhan warga tersebut tidak pernah di gubris dan ditindak lanjuti baik oleh Pemda setempat maupun DPRK Aceh Tamiang selaku wakil rakyat di Parlemen.

“ Yang kita inginkan adalah bagaimana perusahaan dapat meminimalisir kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh limbah pabrik dan DPRK serta Pemda Aceh Tamiang dapat menyelesaikan maslah ini, jangan kami ini dijadikan alat untuk meraih keuntungan sekelompok orang.” harap Hasyim yang mensinyalir ada permainan sehingga kasus pencemaran lingkungan yang merugikan warga tidak tidak pernah di gubris oleh DPRK dan Pemda Aceh Tamiang.